TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH ULAYAT YANG DI SAKRALKAN

Dalam kehidupan sehari-hari, tanah merupakan salah satu objek untuk kita sebagai manusia dapat terus melangsungkan hidup dan kehidupan, namun seringkali juga tanah merupakan salah satu alasan yang menimbulkan permasalahan. Seluruh makhluk hidup dimuka bumi ini membutuhkan tanah, akan tetapi tidak semua tanah milik pribadi, ada dibeberapa wilayah tanah adalah milik bersama atau dalam suatu kumpulan disebut tanah masyarakat adat atau tanah ulayat. Permasalahan terkait tanah ulayat sering kali terjadi dan sangat banyak terjadi di wilayah masyarakat adat, untuk itu penulis merasa perlu untuk mengkaji hal-hal sebagai berikut, yang pertama terkait kedudukan sertifikat Hak Guna Bangunan di atas tanah ulayat yang disakralkan, yang kedua bagaimana kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan di atas tanah ulayat, dan yang ketiga adalah bagaimana penyelesaian sengketa kedudukan sertifikat Hak Guna Bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan di atas tanah ulayat yang disakralkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan meneliti asas, norma serta kaidah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teknik studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu, yang pertama bahwa kedudukan sertifikat Hak Guna Bangunan di atas tanah ulayat tidak dapat diterima dan diakui karena tanah ulayat tersebut merupakan tanah yang dipakai untuk kepentingan umum masyarakat adat yaitu sebagai tempat ibadah masyarakat adat disana. Yang kedua Hak Guna Bangunan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali untuk mendirikan bangunan karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, dan dalam Undang-Undang Bangunan Gedung dikatakan bahwa bangunan yang tidak memiliki izin boleh untuk dirobohkan. Dan yang ketiga bahwa penyelesaian dari sengketa ini adalah bahwa Pemerintah Daerah setempat telah menetapkan daerah atau tanah yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena dalam pasal 9 Keputusan Bupati Badung Nomor 637 telah menegaskan bahwa daerah tersebut merupakan daerah Limitasi atau daerah perbatasan dan tidak boleh didirikan bangunan apapun. Kata Kunci : Tanah Ulayat, Hak Guna Banguna