PENYALAHGUNAAN JABATAN NOTARIS DALAM KEBERPIHAKAN PEMBUATAN AKTA YANG MENYEBABKAN KERUGIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS JO KODE ETIK NOTARIS

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta. Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen). Namun pada kenyataannya terjadi penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam keberpihakannya dalam pembuatan akta sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk penyalahgunaan jabatan notaris dalam keberpihakan pembuatan akta yang menyebabkan kerugian berdasarkan kewenangan notaris, tanggung jawab notaris terhadap penyalahgunaan jabatan notaris dalam keberpihakan pembuatan akta yang menyebabkan kerugian berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan bagaimana upaya penyelesaian penyalahgunaan jabatan notaris dalam keberpihakan pembuatan akta yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Analaitis yaitu penelitian dengan menggambarkan secara sistematis, akurat, aktual, dan menyeluruh mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubhan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku. Tahap penelitian yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada Majelis Pengawas Notaris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pejabat Notaris yaitu keberpihakannya dalam membuat akta sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya tersebut menjadi batal demi hukum. Dan karena perbuatannya pula Notaris tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan diberikannya sanksi berupa sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Notaris juga dapat dilakukan dengan melakukan musyawarah antara pihak yang dirugikan dengan Notaris lalu melakukan pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Kata kunci : Notaris, penyalahgunaan jabatan, keberpihakan, akta