PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU ILLEGAL FISHING MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP TERLARANG DI WILAYAH MERAK BANTEN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

Penangkapan ikan secara illegal atau illegal fishing di wilayah peraian Indonesia semakin marak terjadi, para pelaku menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan yang terus menerus. Permaslahan yang dikaji dalam permasalahan ini adalah, Faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku terjadinya illegal fishing, Bagaimana penyidikan terhadap pelaku illegal fishing yang terjadi di wilayah laut Merak Banten dan Upaya apa yang harus dilakukan Pemda agar tidak terjadi lagi illegal fishing Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian dengan menggambarkan secara sistematis, akurat, dan menyeluruh tindak pidana illegal fishing yang mengakibatkan kerusakan biota laut dan kelestarian laut. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku. Tahap penelitian yang dilakukan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada Ditpolair Polda Banten. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa, terjadinya illegal fishing dipicu oleh kebutuhan dan permintaan stok ikan tertentu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi serta kurangnya pengetahuan para nelayan tentang bagaiamana menangkap ikan yang benar dan tidak merusak lingkungan. Penyidikan yang dilakukan Ditpolair Polda Banten terhadap Pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah tentang alat tangkap terlarang akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan pasal 85 dan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.Upaya pemerintah daerah agar tidak terjadi tindak pidana illegal fishing adalah dilakukannya kegiatan sosialisasi kepada para nelayan bagaimana menangkap ikan yang ramah lingkungan dan tidak merusak kelestarian laut serta memberikan fasilitas yang lengkap terhadap para penegak hukum khususnya Ditpolair Polda Banten agar bisa melakukakn tugasnya dengan maksimal. Kata Kunci: illegal, fishing, penyidikan