KEDUDUKAN WALIKOTA DALAM JABATANNYA SEBAGAI PETINGGI OLAHRAGA DI KLUB SEPAKBOLA BERDASARKAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL JIS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Saat ini olahraga menjadi aspek penting dalam hidup yang beriringan dengan aspek lain seperti pendidikan, sosial, budaya, politik, dan hukum. Di Indonesia pengaturan mengenai olahraga dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN). Atas dasar inilah perlu dibentuk undang-undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai organisasi mandiri, pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota tidak boleh terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik (Pasal 40 UU SKN), namun kenyataannya banyak kepala daerah yang menjabat di organisasi olahraga yang tidak berkaitan dengan jabatannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti bagaimana pengaturan kepengurusan organisasi olahraga dalam perspektif undang-undang SKN, undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang administrasi pemerintahan, mengapa rangkap jabatan pejabat publik di dalam kepengurusan olahraga terutama sepakbola masih terus terjadi sampai saat ini, serta bagaimana konsekuensi hukum terhadap Walikota Cilegon yang merangkap jabatan sebagai petinggi olahraga klub Sepakbola Cilegon United. Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang kedudukan Walikota dalam jabatannya sebagai petinggi olahraga di Klub Sepakbola berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka. Adapun pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi data kepustakaan, yang didukung oleh penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu data yang diperoleh diiventarisasi, dikaji, dan diteliti secara sistematis. Pengaturan kepengurusan organisasi olahraga dalam perspektif undang-undang SKN, undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang administrasi pemerintahan menjelaskan bahwa kepala daerah dilarang menduduki jabatan di organisasi olahraga seperti dijelaskan dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 40 undang-undang SKN. Rangkap jabatan pejabat publik di dalam kepengurusan olahraga terutama sepakbola masih terus terjadi sampai saat ini disebabkan beberapa hal seperti konflik kepentingan, kurangnya pengawasan serta tindakan kurang tegas dari pemerintah pusat. Konsekuensi hukum terhadap Walikota Cilegon yang merangkap jabatan sebagai petinggi olahraga klub Sepakbola Cilegon United adalah pelanggaran terhadap Pasal 40 Undang-Undang SKN, serta Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kata kunci : Sepakbola,Rangkap Jabatan, Kepala Daera