KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH PENGAMEN JALANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 368 KUHP JO PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG K3 KOTA BANDUNG

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi diantaranya adalah pemerasan. Pemerasan bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja dan di mana saja, termasuk dijalanan sekalipun. Contohnya pemerasan yang dilakukan oleh pengamen jalanan di jalan umum ataupun angkutan umum. Disatu sisi mereka mencari nafkah untuk mereka bertahan hidup. Namun disisi lain diantara mereka ada yang berbuat hal-hal yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan, misalnya berkata kotor, mengganggu ketertiban lalu lintas, sampai melakukan aksi kriminal dengan melakukan kekerasan secara verbal bernada ancaman dan intimidasi. Hasil penelitian ini untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi terjadinya pemerasan oleh pengamen jalanan, mengapa tindak pidana pemerasan oleh pengamen jalanan masih terjadi padahal keberadaan pengamen itu sendiri melanggar ketertiban umum, dan upaya pemerintah dalam meminimalisir aksi kriminalitas yang dilakukan oleh pengamen jalanan. Metode penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu metode yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, serta bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, internet, dan lain-lain. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan didukung yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan judul. Hasil penilitian ini disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemerasan oleh pengamen jalanan diantaranya faktor pergaulan, kemiskinan, keterbatasan kesempatan kerja, urbanisasi, serta adanya kesenjangan sosial antar golongan masyarakat. Dalam hal penegakan hukumnya, bagi pengamen jalanan yang terjaring razia akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan, namun yang terbukti melakukan suatu tindak pidana akan diserahkan kepada kepolisian. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pemerasan oleh pengamen jalanan yaitu upaya preemtif (pembinaan) yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan edukatif, upaya preventif (pencegahan) dengan cara anggota kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah yang berpotensi terjadi tindak pidana pemerasan oleh pengamen jalanan, represif (penindakan) dengan cara penindakan penangkapan secara langsung terhadap pelaku. Kata kunci: Tindak Pidana, Pemerasan, Pengamen Jalanan