TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (CAMAT) AKIBAT KELALAIAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO.24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Camat sebagai PPAT Sementara dapat dikatakan mempunyai kewenangan yang sama dengan PPAT sebagai pejabat pembuat akta Tanah, namun demikian pada prakteknya Camat sebagai PPAT Sementara sering mengabaikan peraturan yang ada mengenai pembuatan akta, seperti tidak membacakan akta sehingga isi akta jual beli tanah tidak dapat dimengerti oleh para pihak. Selain itu pula dalam isi aktanya banyak “isian” yang dibiarkan kosong sehingga keraguan kekuatan hukum akta yang dibuatnya menjadi nyata. Mendasarkan pada hal tersebut di atas, maka identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana tanggung jawab camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara terhadap para pihak yang dirugikan akibat akta yang dibuatnya dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak di dalam pembuatan akta otentik oleh camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah serta Bagaimana upaya Penyelesaian akibat kelalaian Camat dalam pembuatan akta otentik oleh camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian dengan menggambarkan secara sistematis, akurat, aktual dan menyeluruh mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku. Tahap penelitian yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah tanggung jawab camat sebagai pejabat pembuat akta tanah terhadap para pihak yang dirugikan akibat akta yang dibuatnya dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah PPAT Sementara memegang tanggung jawab secara tanggung gugat dari kelalaian yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian, bentuk pertanggungjawabannya dengan menerima sanksi perdata. Bentuk dari sanksi perdata ini adalah penggantian biaya, bunga dan ganti rugi, sehingga apabila melakukan suatu perbuatan yang merugikan pihak-pihak dalam pembuatan akta, maka camatlah yang bertanggungjawab atas segala kerugian yang diderita oleh para pihak. Selain itu, Perlindungan hukum terhadap para pihak di dalam pembuatan akta otentik oleh camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Camat sebagai kepala wilayah mempunyai tugas dan wewenang dalam rangka memajukan wilayahnya serta diberikan wewenang dalam membuat akta otentik, hal ini disebabkan legalisasi camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara dengan demikian wajib hukumnya para pihak mendapatkan perlindungan hukum dari produk hukum yang dikeluarkan oleh Camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara. Kata Kunci : Tanggung jawab, Kelalaian, PPAT Sementar