SISTEM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan Perlindungan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), mengidentifikasi dan menganalisis kepastian hukum pelaksanaan Jamsostek bagi pekerja BPU dalam upaya mewujudkan kemandirian pekerja BPU. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskritif analitis yang menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan dasar hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder dan peneltian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis data sekunder tersebut. Hasil penelitian menunjukan kedudukan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional belum memberikan kepastian terhadap penyelenggara jaminan sosial karena masih ada rakyat Indonesia belum dapat menikmati jaminan sosial khususnya jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja BPU, konsep kepastian hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional belum mencerminkan sebagai bentuk kepastian hukum sehingga harus diperbaiki lagi karena masih ada pekerja yang belum terlindungi jaminan sosial. Kata kunci : Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pekerja Bukan Penerima Upah, Konsep Kepastian Huku