PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG MENGHADAPI MASALAH HUKUM SAAT MENJALANKAN JABATANNYA SEBAGAI NOTARIS (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)

Majelis Kehormatan Notaris adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dibentuk untuk melindungi dan menjaga keluhuran harkat dan martabat Notaris, khususnya ketika seorang notaris sedang menghadapi masalah hukum berkaitan dengan jabatan dan tugasnya. Penyidik, penuntut umum maupun hakim sebelum meminta keterangan Notaris harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan (ijin) kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah terhadap Notaris yang menghadapi masalah hukum saat menjalankan jabatannya sebagai Notaris, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Majelis Kehormatan Wilayah Jawa Tengah dalam menjalankan tugasnya dan upaya yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris wilayah Jawa Tengah dalam menjalankan perannya untuk melindungi profesi Notaris dari keluhuran harkat dan martabatnya. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan, teori pertanggung jawaban hukum dan teori perlindungan hukum.Sedangkan metode yang digunakan adalah sosio legal dengan spesifikasi penelitian ini deskriptis analitis.Data yang digunakan bersumber dari data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara dengan responden dan narasumber sebagai informan.Selain itu juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan mendiskripsikan sesuai dengan permasalah penelitian. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa sejak Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah terbentuk telah menjalankan tugasnya untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum maupun hakim yang berkaitan dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut.Hal ini untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang penegak hukum, memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta serta menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya.Hambatan yang dihadapi adalah sulitnya bertemu/duduk bersama anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah guna menyatukan pemahaman serta terbatasnya waktu untuk memberikan jawaban bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim.Sedangkan upaya yang dilakukan adalah mengadakan pertemuan rutin kepada INI (Ikatan Notaris Indonesia), seminar dan apabila diperlukan mendampingi Notaris yang sedang diperiksa oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim.Dengan adanya Majelis Kehormatan Notaris diharapkan Notaris bisa menjadi seorang pejabat umum yang profesional dalam menjalankan jabatannya dan benar-benar memperhatikan nilai luhur, martabat dan etika serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian perlu pula dibentuk Majelis Kehormatan Notaris di tiap-tiap kabupaten/Kota agar wilayah kerjanya tidak terlalu luas sehingga dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya