KEDUDUKAN HAK PAKAI ATAS TANAH SEBAGAI OBJEK HAK TANGGUNGAN MENURUT UUHT

Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 (UUHT) memperjelas aturan tentang lembaga jaminan yang berkaitan dengan tanah, objek hak tanggungan menjadi bertambah termasuk hak pakai. Ketentuan lebih lanjut diatur dalan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996. Menurut Pasal 4 UUHT jenis hak pakai atas tanah yang dapat dijadikan objek hak tanggungan yaitu hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuannya berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dan diperjelas dalam Pasal 53 PP Nomor 40 tahun 1996 bahwa objek hak tanggungan adalah hak pakai atas tanah negara dan hak pengelolaan. Tetapi tidak semua hak pakai atas tanah negara yang dapat dibebani hak tanggungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. terlihat bahwa Peraturan Pemerintah menyimpangi peraturan Perundang-Undangan. Berbicara tentang hak tanggungan sebagai jaminan utang tentu saja melibatkan bank sebagai jasa penyalur modal. Ketidakjelasan tentang aturan hak pakai tentu berpengaruh terhadap kebijakan bank dalam menerima atau tidaknya hak pakai sebagai jaminan utang. Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan bank dalam hal menghadapi permohonan kredit dengan menggunakan hak pakai sebagai jaminan kredit dan pelaksanaan terhadap kredit hak pakai sebagai jaminan kredit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data meliputi data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan wawancara lansung. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu bank umum pemerintah di Semarang. Hasil penelitian diperoleh hasil yaitu hak pakai atas tanah sesuai yang diatur dalam Perundang-Undangan memiliki kedudukan sebagai objek hak tanggungan tetapi dalam praktek bank tidak menerima karena memiliki kebijakan sendiri, resiko lebih besar dihadapi bank terhadap objek hak pakai karena apabila hapusnya hak pakai sebelum berakhir utang bank tidak dapat melakukan eksekusi dan pelelangan. Sehingga dibutuhkan aturan yang jelas tentang subjek hak pakai privat dan hak pakai publik serta memperjelas aturan khusus sebagai bentuk perlindungan kepada kreditur