AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TANAH TERLANTAR ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 K/TUN/2013)

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah pertimbangannya didasari oleh mandat konstitusi kemudian pertimbangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mana berkenaan dengan hak atas tanah hapus antara lain karena diterlantarkan. Untuk melakukan pencegahan dari adanya penelantaran tanah maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar untuk melaksanakan tugas penertiban dan pendayagunaan terhadap tanah-tanah yang diterlantarkan yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya dan pemberian haknya oleh negara. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Akibat Hukum dari Dibatalkannya Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 260K/TUN/2013 apabila ditinjau dari aspek pengaturan prosedur penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar terhadap tanah Hak Guna Bangunan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori- teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil Penelitian dapat diketahui bahwa: 1. Prosedur penetapan tanah terlantar hingga ditetapkan sebagai tanah terlantar serta hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 260K/TUN/2013 tentang dibatalkannya Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar/Surat Keputusan Tata Usaha Negara. 2) Akibat Hukum dari adanya Pembatalan Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 260K/TUN/201