PENURUNAN STATUS HAK MILIK ATAS TANAH MENJADI HAK GUNA BANGUNAN OLEH PERSEROAN TERBATAS PT. MITRA GRAHA JAYA (STUDI KASUS DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK)

Penurunan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan oleh Perseroan tebatas PT Mitra Graha Jaya di Kantor Pertanahan Nasional Kota Depok. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan dari pemegang hak atas tanah tersebut. Penurunan hak atas tanah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemegang hak atas tanah yang kemungkinan tidak memenuhi syarat untuk memegang hak atas tanah dari tanah yang baru ia terima. Hal ini terjadi saat sebuah badan hukum memenangkan tanah dengan Hak Milik di lelang publik padahal badan hukum tersebut tidak diperbolehkan untuk memiliki tanah dengan Hak Milik. Permasalahan pokok dalam tesis ini adalah Kendala dalam proses penurunan hak milik menjadi hak guna bangunan dan akibat hukum dari penurunan hak milik menjadi hak guna bangunan. Metode pendekatan dalam penelitian ini oleh penulis menggunakan metode yuridis empiris adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dan analisa yang ditemukan, permohonan penurunan hak milik menjadi hak guna bangunan, adanya kendala yang dihadapi dalam proses penurunan hak milik, sebelum dilakukan penurunan hak harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan sertipikat secara online, akan tetapi pengecekan sertipikat belum bisa dilakukan dikarenakan sertipikat terbit pada tahun 1974, dimana kebijakan Kantor Badan Pertanahan Kota Depok, terhadap sertipikat terbit sebelum tahun 2010 harus dilakukan ploting terlebih dahulu dengan menggunakan Geo KKP (Geometri Komputerisasi Kebijakan Pertanahan), pada saat ploting dengan menggunakan Komputer, objek tanah adalah Kantor Kecamatan Sawangan, maka diperlukan pengecekan kelapangan untuk memastikan bahwa objek tanah bukan Kantor Kecamatan Sawangan serta melakukan pembetulan Geo KKP di sistem pemetaan BPN . dan akibat hukum penurunan hak milik dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara bertahap, peralihan hak atas tanah belum bisa dilakukan, adalah pemilik hak atas tanah meninggal dunia, sehingga harus ada peralihan hak pewarisan, pembeli wanprestasi serta jangka waktu hak guna bangunan berakhir