IMPLEMENTASI PEMBATASAN JUMLAH AKTA NOTARIS PERHARI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Pelanggaran terhadap Jumlah Akta Notaris perhari diatur dalam kode etik Pasal 4 Ayat 16 tentang batas kewajaran dalam pembuatan akta otentik, selanjutnya peraturan Dewan Kehormatan No. 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat 2 poin 1 dan poin 2 menentukan batas kewajaran akta Notaris perhari adalah 20 akta yang saling berkaitan. Peraturan ini dibuat berangkat dari peraturan Pasal 82 Ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 disebut UUJN tentang Jabatan Notaris yang menjadikan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) satu-satunya wadah yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris. Adapun rumusan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan, pemberian sanksi dan pembinaan tentang pembatasan akta Notaris perhari yang dilihat dari sudut pandang UUJN , Kode Etik Notaris dan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat No.1 Tahun 2017 dan Tujuan penelitan dari tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis implementasi, sanksi dan pembinaan tentang pembatasan jumlah akta Notaris perhari yang dilihat dari sudut pandang dari UUJN, Kode Etik Notaris dan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat No.1 Tahun 2017 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan dari UUJN, Kode Etik hingga Peraturan Dewan Kehormatan Pusat dan sanksi dan pembinaan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembatasan jumlah akta Notaris perhari tidak berjalan secara maksimal, karena Ikatan Notaris Indonesia dan alat perlengkapannya Dewan kehormatan belum berani dalam memberikan sanksi terhadap Notaris yang tidak mematuhi pembatasan Jumlah akta Notaris dan kurangnya sosialisi juga pembinaan terhadap peraturan ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan harus berani memberikan sanksi, pembinaan dan sosialisasi secara intensif terhadap Notaris yang tidak mematuhi peraturan pembatasan jumlah akta Notaris perhari dan Saran penulis Pengurus inti dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Dewan Kehormatan harus diisi oleh pihak-pihak yang berani memberikan sanksi, hal ini dilakukan untuk memberikan sanksi kepada teman sejawat dalam penegakkan kode eti