PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN INVESTASI DAERAH KABUPATEN KENDAL (Studi Pembebasan Tanah Kas Desa Untuk Kawasan Industri Kendal)

Tanah merupakan salah satu unsur kehidupan yang penting. Keberadaan tanah harus senantiasa diakui melalui adanya pendaftaran tanah agar memperoleh kepastian hukum. Kebijakan dari pertanahan sendiri diatur menurut kebijakan dari pemerintah daerah yang mendapat hak otonom dari pemerintah pusat. Begitu pula dalam perijinan investasi di kawasan industri Kendal yang aturan perijinannya telah diambil alih oleh pemerintah Provinsi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kebijakan perolehan hak atas tanah untuk kepentingan investasi di Kabupaten Kendal (studi pembebasan tanah kas desa untuk Kawasan Industri Kendal)? Bagaimana Kendala Dan Solusi Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Investasi Di Kabupaten Kendal Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosio legal. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa (1) Kebijakan Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Investasi Di Kabupaten Kendal Belum Harmoni. Hal ini terbukti dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal yang seharusnya berperan mengarahkan dan mengendalikan perusahaan penanam modal di Kawasan Industri Kendal (KIK) dalam memperoleh tanah berdasarkan pertimbangan aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah, namun perijinan terkait investasi di Kawasan Industri Kendal berada pada Pemerintah Provinsi (2) Kendala Dan Solusi Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Investasi Di Kabupaten Kendal , proyek KIK yang masih terganjal dengan izin pembangunan yang belum keluar dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Solusi atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap perolehan hak atas tanah untuk investasi pada era Otonomi Daerah adalah dengan menyelaraskan kebijakan investasi di kawasan industri Kendal yang mengindahkan asas otonomi daerah bagi masing-masing wilayah. Saran : Pemerintah daerah, harus berani menolak terhadap investasi yang tidak pro otonomi daerah dengan menggunakan asas proseletif terhadap investasi, Notaris hendaknya juga ikut berperan aktif dalam pemberian masukan kepada investor terkait legalitas materi akta yang dibuatnya terkait dengan investasi, dan Pemerintah pusat harus melakukan harmonisasi hukum dalam perspektif global, secara ideal ditempuh langkah harmonisasi hukum yang bersifat leading harmonization