PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BEKAS TANAH HAK BARAT DI WILAYAH KOTA SEMARANG

Sertipikat tanah mempunyai arti peranan penting bagi yang bersangkutan. Masyarakat Kebonharjo selaku pemegang sertipikat belum mendapatkan perlindungan hukum yang berdasarkan PP 24 tahun 1997. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Karena hal tersebut masalah yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebab terjadinya sengketa kepemilikan Hak Atas Tanah Bekas Tanah Hak Barat di Kebonharjo serta pemegang sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan bekas tanah hak barat belum mendapat perlindungan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini adalah Teori triadism Law dan Kebijakan Publik. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa sebab terjadinya sengketa kepemilikan Hak Atas Tanah (HAT) Bekas Tanah Hak Barat di Kebonharjo dikarenakan PT. KAI mengadakan pengurusan dan menginventarisir terhadap asset tersebut sebagai bagian dari kekayaan perusahaan yang objek lahan tersebut dikuasai secara fisik oleh masyarakat kebonharjo. Terkait dengan pemegang sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan bekas tanah hak barat belum mendapat perlindungan hukum dikarenakan masih menggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dikarenakan terdapat kelebihan bagi Negara yaitu lebih ideal, efisien (ekonomis) dan efektif (tidak memakan waktu yang lama. Saran dari penelitian ini adalah mengupayakan stelsel aktif dalam sistem administrasi pendaftaran tanah BPN, terkait hal tersebut saran kepada Pemerintah agar kebijakan hukum pertanahan terhadap sistem stelsel publisitas negatif (berunsur positif) harus ditinjau dan diperbaiki agar mengintruksikan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah