Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Honorarium Tenaga Ahli dan Pegawai Tetap

Setiap orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaan yang dilakukan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh pemerintah. PPh Pasal 21 atas pegawai tetap maupun bukan pegawai dalam sebuah instansi akan dilakukan perhitungan, pemotongan oleh pihak ketiga tempat pegawai dan bukan pegawai tersebut bekerja dan pada akhirnya pihak ketiga akan menyetorkannya kepada pemerintah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kementrian Keuangan dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah proses Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2015, 2016 dan 2017 yang dilakukan Rumah sakit Budi Asih telah sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan daftar rekap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, SPT masa tahun 2015, 2016, dan 2017, serta wawancara dengan bagian administrasi dan keuangan. Hasil penelitian diperoleh bahwa Rumah sakit Budi Asih dalam melaksanakan perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong pada tenaga ahli belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan pemotongan pada pegawai tetap telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sebaiknya PPh Pasal 21 atas tenaga ahli dilakukan sesuai ketentuan PER-16/PJ/2016 dan dalam perhitungannya diharapkan tetap melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan baik sehingga dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kata kunci : Bukan Pegawai, Pegawai Tetap, Pemotongan PPh pasal 21, Penyetoran PPh pasal 21, Pelaporan PPh Pasal 2