Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pasal 167 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam sengketa Pesangon dan Pensiun Yayasan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1175K/PDT.SUS-PHI/2017)

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pelaksanaan Pasal 167 Ayat 2, Hak Pesangon Pekerja. Ketenagakerjaan, di indonesia sering kali terjadi karena timbul suatu permasalahan contoh konrit seperti hak pesangon yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pasal 167 ayat dua Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, permasalahan tersebut adalah pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 1175K/PDT.SUS-PHI/2017. Pada penelitian ini permasalahan yang akan di bahas adalah pelaksanaan pasal 167 ayat 2 terkait hak pesangon pekerja yang di phk oleh perusahaan, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1175K/Pdt.Sus-PHI/2017 majelis Hakim persyaratan pesangon dan pensiun sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak berlaku, oleh karena itu pemohon I, pemohon II, pemohon III, pemohon IV, pemohon V, pemohon VI, pemohon VII, pemohon VIII, pemohon IX. Pernyataan pesangon dan dana pensiun yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan ditolak. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. Kesimpulan penelitian ini adalah hak pesangon pekerja yang seharusnya di kabulkan oleh majelis hakim yang berdasarkan pasal 167 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada perkara peradilan hubungan industrial dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1175K/PDT.SUS-PHI/2017