Tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbuatan main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana penganiayaan : studi putusan nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng

Penganiayaan adalah perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang terhadap korban yang dapat mengakibatkan cidera atau kerusakan fisik maupun psikis pada tubuh seesorang. Dalam penelitian ini yang menjadi latar belakang adalah penganiayaan pasangan kekasih yang diduga berbuat asusila dipukul beberapa kali yang menyebabkan luka pada tubuh kemudian dilucuti pakaiannya dan diarak mengelilingi kampung dengan telanjang. Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng?, 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan), yakni penelitian yang menggunakan pustaka sebagai sumber datanya, dengan cara menganalisis data yang pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Di samping itu juga penelitian pustaka termasuk dalam dokumenter, yakni menganalisa terhadap sumber-sumber data tertulis yang ditulis. Dan juga menggunakan metode analisis yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : Pertama, dalam pertimbangan putusan hukuman yang dilakukan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dalam pemutusannya tindak pidana ini adalah melihat dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dengan pertimbangan tersebut, Hakim Ketua memutuskan hukuman terhadap terdakwa adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kurungan penjara dan membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Hukuman ini terlalu ringan, seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan diancam dengan hukuman penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Kedua, menurut Hukum Islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam qishas namun terdakwa dijatuhi hukuman ta’zir sebagai hukuman penggantinya. Dimana ta’zir adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara’ dan ada minimal dan maksimal dalam penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim). Pemberian hukuman jarimah ta’zir ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya