Penerapan hak ex officio hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga : studi putusan tahun 2015

Berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR/ 189 RBG telah membatasi kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupu petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya dan harus dinyatakan cacat (invalid). Aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 10 menegaskan bahwa penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/ permohonan maka Hakim tidak boleh menetukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut. Dengan demikian ketika belum ada aturan yang tegas untuk mengatur hakim membolehkan nafkah secara ex officio praktis tidak ada perlindungan hukum dan kepastian hukum hak hadhanah anak-anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya. Namun di Pengadilan Agama Purbalingga ditemukan beberapa putusan cerai talak pada tahun 2015 yang diputus secara ex officio berjumlah 22 putusan. Hal tersebut bukanlah jumlah yang sedikit untuk diterapkan secara ex officio oleh hakim. Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana penerapan hak ex officio Hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga tahun 2015, dan 2) bagaimana penerapan hak ex officio Hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga tahun 2015 ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) jenis penelitian Normatif-Empiris yang sumber data primernya berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan di Pengadilan Agama Purbalingga. Sedangkan data sekundernya terdiri dari bahan hukum primer yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2015 tentang cerai talak, UUP, KHI dan lain-lain, dan bahan sekundernya yaitu buku-buku ilmiah, makalah, tesis, skripsi, jurnal dan lain sebagainya. (2) metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, dan (3) teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, hakim Pengadilan Agama Purbalingga telah menerapkan Hak ex officio khusus dalam perkara cerai talak yaitu pada nafkah yang sering tidak dituntut oleh istri seperti mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Perkara cerai talak yang diputus secara ex officio menghukum pemohon untuk membayarkan mut’ah dan iddah kepada termohon, bukanlah sebuah pelanggaran terhadap asas ultra petitum dengan syarat asal putusan itu masih dalam kerangka yang serasi dengan petitum primair (MA No. 140K/Sip/1971). Adapun putusan hakim pada tahun 2015 yang diputus secara ex officio dalam menetapkan kategori nafkah berbeda-beda jenisnya sesuai dengan pertimbangan para hakim. Kedua, jika ditinjau dari hukum positif terkait pertimbangan penerapan hak ex officio hakim di Pengadilan agama Purbalinga tahun 2015 dapat diperkuat lagi dengan adanya SEMA No.4 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2017, untuk mempertegas penggunaan ketentuan pasal 41 huruf c UUP dan KHI. Sedangkan apabila ditinjau dari hukum Islam Penerapan hak ex officio di Pengadilan Agama Purbalingga sudah sesuai dengan tujuan syariat bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan