HUBUNGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DAN RUMAH SAKIT DAN ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM (Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit)

Hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum dalam bidang Hukum Harta Kekayaan dikenal sebagai perikatan, yang terbentuk karena undangundang dan karena perjanjian, selalu berisi hak dan kewajiban timbal balik, begitu pula dalam hubungan hukum antara Rumah Sakit dengan Pasien. Undang-undang Rumah Sakit No. 44/09 menetapkan kewajiban dan hak Rumah Sakit dan Pasien. Oi dalam pembentukan hukum dikenal asas persamaan di muka hukum, sehingga timbul pertanyaan apakah ketentuan tentang hak dan kewajiban rumah sakit dan pasien menyebabkan dilanggamya asas persamaan di muka hukum? Peneilitian hukum ini menggunakan Metode Penelitian Oeskriptif dengan pendekatan Metode Penelitian Yuridis ormatif, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah Studi K:epustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dalam bentuk bahan p~ yakni bahan Ilukum pri er, sekunder dan tertier. Sehubungan dengan data yang digunakan data kualitatif, maka akan dilakukan analisis kualitatif terhadap ketiga bahan hukum yang dikumpulkan, dan akan dirumuskan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja. Undang-Undang Rumah Sakit No. 44/09 dibentuk karena adanya kepastian hukum kebutuhan bagi para pihak ~ang terkait dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Namun kenyataannya ai (Jalam UURS itu ditetapkan 20. kewajiban Rumah Sakit dan mengenai kewajiban pasien akan ditentukan kemuHian dengan Peratu~ Menteri Kesehatan. Ditetap~ 18 hak pasien 8 hal( rumah sakit, artinya terdapat 38 hak pasien dan 8 hak rumah sakit yang tel3h ditentukan. Penetamm keetentuan yang tidak seimbang, akaJ;l sangat meml)eratkan pihak management terhadap pengelolaan Rumah Sakit, yang akan meny babkan biaya pengelolaan rumah sakit sangat tinggi, dan ujung-ujungnya menjadi beban pasien. Rievolusi Prancis dikenal sebagai tonggak dari diakuinya persamaan setiap orang di muka bumi ini di semua bidang, termasuk di dalam bidang hukum, sehingga Sentuk diskriminasi apapun dalam bidang apapun harus dihapuskan. Menetapkan kewajiban yang tidak seimbang dengan hak adalaH bentuk diskriminasi di muka hukum terhadap subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Kewajiban Rumah sakit yang berjumlah 38 dan hak yang berjumlah 8 dan akan menjadi hak dan kewajiban pasien, menunjukkan tidak adanya keseimbangan antara kedua subjek hukum rumah sakit dan pasien di muka hukum, sehingga dapat dikatakan ketentuan tentang hak dan kewajiban rumah sakit dan pasien di dalam Undang-Undang Rumah Sakit No. 44/09 menyebabkan dilanggamya asas persamaan di muka hukum