EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH PENYELENGGARA PEMILU

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan proses politik menuju kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab. Demi menjaga proses demokrasi yang berkualitas, penyelenggara pemilu harus bersikap netral dan profesional. Keberpihakan penyelenggara yang diwujudkan dalam bentuk kecurangan-kecurangan pemilu akan mencederai demokrasi dan prinsip keadilan.Berangkat dari kinerja penyelenggara pemilu selama pilkada serentak 2015 – 2018, penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran, pola/modus pelanggaran, efektivitas hukum tindak pidana pemilu dan faktor-faktor yang menghambat penegakan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalah yang diteliti. Setelah melakukan kajian-kajian dan analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Hasil Pemilihan pada Pilkada Serentak 2015, 2017 dan 2018,adapun mengenai bentuk pelanggarannya, peneliti menemukan 6 pola pelanggaran dengan 16 modus bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.Terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh penyelenggara pemilu dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu tidak satu pun diproses secara hukum. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu dalam pilkada serentak 2015 – 2018 yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak berjalan efektif. Faktor-faktor yang membuat penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan efektif dikarenakan utamanya oleh masalah struktur hukum terkait keterbatasan waktu dan masalah budaya hukum terkait nilai-nilai kekerabatan masyarakat yang kuat dan relevansi penegakan hukum yang berakhir dengan ditetapkannya hasil pemilu. Kata kunci: efektivitas hukum, tindak pidana pemilu