KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK PRIVASI PENGGUNA SIMCARD TERKAIT REGISTRASI SIMCARD BERDASARKAN PERMEN KOMINFO NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI

Hak privasi merupakan hak khalayak untuk melindungi kehidupan pribadi. Akan tetapi dengan diberlakukannya registrasi simcard pada Permen Kominfo nomor 14 tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, aturan mengenai hak privasi yang kurang jelas dapat menimbulkan permasalahan berupa, Aspek hukum apakah yang timbul dengan diberlakukannya registrasi simcard, Bagaimanakah perlindungan atas hak privasi, serta Pembaharuan hukum apakah yang harus dilakukan dengan diberlakukannya registrasi simcard berdasarkan Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Registrasi perlu dilakukan dalam rangka memberi perlindungan terhadap pengguna, terkait penyalahgunaan nomor ponsel oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, dikarenakan penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian dengan menggambarkan secara sistematis, akurat, aktual, dan menyeluruh mengenai pelaksanaan Permen Kominfo Nomor 14 tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku. Tahap penelitian yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa, hingga saat ini dari awal pemerintah menetapkan Permen Kominfo Nomor 14 tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi masih terdapat ketidakjelasan tentang perlindungan apa yang akan diberikan kepada masyarakat apabila terjadinya penyalahgunaan data. Pada aspek hukum yang timbul, pemerintah harus memandang asas legalitas dan asas equality before the law dalam menerapkan sistem registrasi simcard, memberikan perlindungan berupa penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi seseorang, Serta pembaharuan dalam aspek hukum yang harus dilakukan pada sanksi yang akan diberlakukan terhadap orang yang melanggar peraturan sebagaimana dimuat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci : Aspek Hukum, Perlindungan Hak Privasi, Pembaharuan Huku