PAJAK REKLAME YANG TIDAK BERIZIN OLEH PELAKU USAHA DI WILAYAH PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK DAERAH

Penelitian ini di latar belakangi dengan adanya permasalahan hukum mengenai Pajak Reklame yang Tidak Berizin Oleh Pelaku Usaha di Wilayah Pemerintahan Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No.6 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Namun banyak sekali ditemukan penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin, bahkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh pemerintahan daerah. Sehingga hal ini menjadi kedepannya tidak baik dalam penerimaan serta pemungutan pajak daerah yang tidak mencapai target karena terhambat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis yang berupa penggambaran dan penganlisaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan metode pendekatannya adalah yuridis normatif dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder tentang pajak reklame, lalu menggunakan dua tahap penelitian yakni studi kepustakaan dan studi lapangan berupa permintaan data kepada pihak yang bersangkutan dengan judul. Hasil analisis penulis adalah hal yang membuat tidak maksimalnya pemungutan pajak daerah, salah satunya pajak reklame yang menurun dari tahun ke tahun. penyebabnya adalah maraknya penyelenggara reklame atau para pelaku usaha yang tidak memiliki izin penyelenggaraan reklame. Para pelaku usaha yang ingin menyelenggarakan reklame dengan mudahnya melakukan pemasangan reklame tanpa prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat memungut pajaknya karena tidak memiliki izin. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Di Wilayah Kota Bandung harus lebih efektif dalam pengawasan dan penertiban bagi penyelenggara reklame tidak ada izin karena pemasnagan reklame yang sembarangan akan meresahkan masyarakat lainnya. Dan para penyelenggaraan reklame harusnya lebih mempunyai rasa kesadaran lebih tinggi sebagai Wajib Pajak dan taat akan hukum yang berlaku di Kota Bandung. Kata kunci : Pajak Daerah, Pemungutan Pajak, Penyelenggaraan Reklam