TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGUNGSI KORBAN PERANG BERDASARKAN KONVENSI WINA 1951 MENGENAI STATUS PENGUNGSI

Peperangan dan Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia, menimbulkan terjadinya kerisis kemanusiaan yang besar, dimana orang-orang mau tidak mau harus meninggalkan tanah kelahirannya untuk melindungi diri dan keluarganya, untuk mencari kehidupan yang lebih baik daripada di tanah kelahirannya sendiri. Permasalahan kemanusiaan yang besar inilah yang membuat organisasi internasional khususnya Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan pengungsi(UNHCR) menemui kendala, karena adanya bentrokan antara hukum internasional dan hukum nasional yang saling berbeda, yang mengakibatkan adanya perbedaan di setiap negara dalam melindungi pengungsi yang datang kenegaranya. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis yakni dengan menggambarkan suatu regulasi yang terkait dengan topik permasalahan dikaitkan dengan teori hukum dan praktik terhadap pelaksanaan regulasi tersebut melalui pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan sumber hukum internasional dan hukum humaniter internasional yang dihubungan dengan data Primer dan Sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permsalahan hukum yang diajukan peneliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa Konvensi Mengenai Status pengungsi yaitu Konvensi Wina Tahun 1951 yang disertai dengan tambahan dalam Protokol 1967 merupakan aturan utama dalam penanganan Pengungsi internasional khususnya pengungsi Korban perang dan/atau Konflik bersenjata yang terjadi di dunia. Masih banyaknya pengungsi-pengungsi yang diberlakukan secara tidak adil di negara tempat pengungsian dan pengungsi yang kebutuhan dasarnya sebagai manusia tidak di penuhi seperti yang diataur dalam Konvensi Hak Asasi manusia (Universal Declaration of Human Right) yang juga adalah merupakan dasar utama terbentuknya Konvensi Wina tahun 1951 tentang status pengungsi tidak dipenuhi di negara tempat pengungsian. Dan negara-negara khususnya yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa baik yang meratifikasi Konvensi Wina 1951 ataupun yang tidak, sama-sama memiliki tanggung jawab kemanusiaan untuk menampung para pengungsi yang datang ke negaranya Kata Kunci : Pengungsi, Perang, Konflik Bersenjata, Konvensi Wina