Setya Novanto Sebagai Warga Negara Indonesia Berstatus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merasa dirugikan atas berlakunya Pasal Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan yang mengabulkan Legal Standing anggota Dewan Perwakilan Rakyat berbeda dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 berpendirian bahwa pengertian “perorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak sama dengan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota Dewan Per...
Kewenangan Mahkamah konstitusi diperoleh langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...
Judicial review merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan meningkatnya jumlah peraturan pe...
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merd...
Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT...
Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT...
Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT...
Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT...
Perkembangan judicial review tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran kekuasaan kehakiman ...
Judicial review merupakan suatu upaya hukum agar dapat keluar dari peroalan regulasi yang dihasilkan...
Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “ Kewenangan Judicial Review Mahkamah K...
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi seba...
Judicial review merupakan suatu upaya hukum agar dapat keluar dari peroalan regulasi yang dihasilkan...
Di negara-negara yang baru mengalami perubahan rezim dari otoritarian ke demokrasi, Mahkamah Konstit...
Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif, ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan d...
Buku ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsepsi pengujian peraturan perundang-undangan seb...
Kewenangan Mahkamah konstitusi diperoleh langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...
Judicial review merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan meningkatnya jumlah peraturan pe...
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merd...
Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT...
Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT...
Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT...
Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT...
Perkembangan judicial review tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran kekuasaan kehakiman ...
Judicial review merupakan suatu upaya hukum agar dapat keluar dari peroalan regulasi yang dihasilkan...
Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “ Kewenangan Judicial Review Mahkamah K...
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi seba...
Judicial review merupakan suatu upaya hukum agar dapat keluar dari peroalan regulasi yang dihasilkan...
Di negara-negara yang baru mengalami perubahan rezim dari otoritarian ke demokrasi, Mahkamah Konstit...
Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif, ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan d...
Buku ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsepsi pengujian peraturan perundang-undangan seb...
Kewenangan Mahkamah konstitusi diperoleh langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...
Judicial review merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan meningkatnya jumlah peraturan pe...
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merd...