Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 400K/Ag/2014)

Keluarga yang bahagia lahir bathin adalah dambaan setiap insan, namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, oleh karena itulah diperlukan adanya lembaga perkawinan untuk mewujudkannya. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), kadangkala timbul perselisihan diantara keduanya yang dapat mengakibatkan timbulnya perceraian. Apabila terjadi perceraian sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat hukum terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan (harta bersama). Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini bagaimana kedudukan hukum pembagian harta bersama setelah perceraian yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan tentang penyelesaian sengketa harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/Ag/2014 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan data yang terdiri dari literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum islam, karya tulis para ahli dan lainya (library research). Hasilnya menunjukan yaitu: 1). Pelaksanaan kedudukan pembagian harta bersama berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara putusan Nomor 400K/Ag/2014 dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam masing-masing berhak atas seperdua dari harta tersebut. 2) Pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama setelah perceraian adalah hakim harus dapat berperan untuk menemukan hukum agar terciptanya ketertiban masyarakat dan merupakan upaya penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum Kata Kunci : Perceraian, Harta Bersama, Hukum Isla