Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Pembebasan Lahan Oleh Pemprov DKI Bertentangan Dengan MUPB Dan Undang-Undang (Studi Kasus Perkara Nomor 267KITUN/2016)

Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,jika tidak akan berakibat pada dinyatakan batal atau tidak sahnya KTUN. Salah satu kasus mengenai terbitnya KTUN yang berakibat kepada pembebasan lahan, terdapat dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT. Dalam hal ini peneliti tertarik meneliti mengenai sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya KTUN, serta pertimbangan hakim mahkamah agung dalam mengabulkan Surat Keputusan objek sengketa. Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan model interpretasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa dari aspek prosedur penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas kepastian hukum dan asas keterbukaan. Kata Kunci : PTUN, Aspek Prosedur, Pembebasan Lahan, Keputusan TU