Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Mogok Kerja Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Study Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 838 K/Pdt.Sus-PHI/2015)

Mogok kerja merupakan hak dasar yang dimiliki oleh pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh. Mogok kerja tidak dapat dilakukan secara bebas, ada batas dan ketentuan yang mengaturnya. Hak mogok kerja ini jelas diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mogok kerja tidak dapat dilakukan secara bebas, ada batas dan ketentuan yang mengaturnya, yaitu dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Namun dalam beberapa kasus, masih sering terjadi aksi mogok kerja yang dilakukan secara sah, namun dianggap melanggar peraturan yang berlaku karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan mogok. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitik beratkan kepada data kepustakaan. Hasil penelitian adalah dalam putusan PHI nomor 65/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG dan putusan MA nomor: 838 K/PDT.SUS-PHI/2015 mengatakan para pekerja/buruh PT. IMC Tekno Indonesia dikualifikasikan mengundurkan diri karena mogok kerja. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Mogok kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Asas Keadila