Perlindungan Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan pasal 19 ayat 1 dan Pendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 03 / Pdt.G / 2015 / PN.Idm , Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 363/Pdt/2015/PT.BDG dan Mahkamah Agung Nomor 522K/dt/2016 apakah telah memenuhi Asas-asas Hukum Agraria dalam hubungannya dengan Hak pemegang Sertifikat Hak Milik. Temuan yang diperoleh dari peneliian ini adalah, dimana pemegang Sertifikat sudah mendaftarkan tanahnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Indramayu, sebelum para pemegang Sertifikat tersebut mendapatkan tanahnya itu yang berasal dari beberapa pecahan Sertifikat yang bermula dari tanah adat. Tetapi tanpa sepengetahuan dari para pemilik Sertifikat tersebut pada tahun 2003 tanah objek sengketa tersebut sudah dibangun bangunan yang sekarang bernama Kantor Pajak Pratama Indramayu oleh tergugat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi pemegang Sertifikat atas tanah . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai perundang-undangan maupun hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara. Hasil menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi para pemegang Sertifikat tersebut, yaitu dimana Pengadilan Negeri Indramayu memenangkan para pihak pemilik Sertifikat terseut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, Namun keduaputusan tersebut dibatalkan oleh Putusan Hakim Mahkamah Agung. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Sertifika