Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pelaku Usaha dalam Jual Beli Apartemen Bassura Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan Nomor: 182/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Bsk)

Penelitian ini tentang konsumen yang tidak menjalankan kewajiban dalam melakukan pembayaran unit apartemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang telah beritikad baik mengkomunikasikan serta memberikan informasi mengenai tunggakan pembayaran cicilan apartemen dan untuk mengetahui putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan putusan pengadilan negeri telah memenuhi asas-asas hukum perlindungan konsumen bagi pelaku usaha. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan berupa data sekunder. Metode Pengumpulan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 002/A/BPSK-DKI/III/2016 dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 182/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Bks telah keliru menerapkan sehubungan dengan Pasal 4 ayat 3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak sah dan batal demi hukum dalam melampaui sesuatu yang tidak dimintakan oleh konsumen. Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 182/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Bks belum memenuhi asas-asas perlindungan konsumen. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-Hak Pelaku Usaha, Jual Beli, Apartemen