Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Peraturan Perusahaan Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.sus-PHI/2017)

Peraturan Perusahaan diatur pada Kepmenakertrans Nomor 16 /MEN/XI/2011, serta pada Pasal 158 dan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam perkara Putusan Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2017, terdapat permasalahan pemutusan hubungan kerja terkait dengan adanya peraturan perusahaan dan izin kerja pegawai, dimana dalam perkara ini Agung Wahono yang menggugat PT International FB, karena memutus hubungan kerja dengan Agung Wahono dengan alasan Agung Wahono tidak masuk kerja sejak tanggal 26, 27, 28, 29, 30, 31 Maret dan 1 April 2015, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perusahaan. Namun dalam fakta persidangan, terungkap bahwa tidak masuknya pekerja telah ada izin dari atasannya. Pada penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung dalam memutus hubungan kerja dalam perkara Putusan Nomor 143 K/Pdt.sus-PHI/2017 telah memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan, dan penerapan Peraturan Perusahaan tidak disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. Kesimpulan penelitian ini adalah Penerapan Peraturan Perusahaan yang tidak disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, apabila dilaksanakan oleh perusahaan terhadap karyawan, bertentangan dengan Pasal 158 dan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagaimana yang dilakukan oleh PT International FB secara jelas dan nyata mencampuradukan antara kesalahan berat dan mangkir kerja lima hari berturut-turut, termasuk perbuatan melawan hukum, dan sudah selayaknya PT International FB dihukum, berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, dan Peraturan Perusahaa