Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Ambang Batas Dalam Pemilihan Gubernur Di Sumatera Utara Tahun 2018

Skripsi ini berjudul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemilihan Gubernur Di Sumatera Utara Tahun 2018. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Adapun jabatan-jabatan tersebut diantaranya adalah presiden,wakil rakyat, dan juga kepala daerah. Pemilihan umum dalam hal ini adalah pemilihan kepala daerah setiap bakal calon harus mempunyai partai politik untuk mengusung calon tersebut atau bisa maju sebagai calon independent. Partai politik mempunyai peran strategis dalam negara demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur kedudukan partai politik dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Partai politik adalah satu-satunya organisasi yang dapat menjadi peserta pemilu dan mengajukan calon untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Salah satu kewenangan partai politik adalah mengajukan calon Gubernur di setiap Provinsi. Bertolak dari hal tersebut, penelitian ini membahas mengenai dua pokok permasalahan yakni berkaitan dengan kewenangan partai politik terhdap mengusung bakal calon dalam pemilihan Gubernur khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 yang bertentangan dengan konsep fiqih siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan secara normatif yang mengatur terkait ketentuan pencalonan bakal calon pada pemilihan Gubernur khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan terkait mengenai ketentuan dalam kajian fiqih siyasah yang berhubungan dengan peraturan pencalonan bakal calon dalam pemilihan Gubernur. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam hal ini fiqih siyasah. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa partai politik mempunyai peran sangat penting dalam demokrasi dan penyelenggaraan negara. Partai politik diberikan kewenangan untuk mengajukan calon-calon untuk mengisi jabatan-jabatan politik baik di tingkat eksekutif maupun legislatif termasuk jabatan kepala daerah. Dan menurut pandangan fiqih siyasah setiap manusia berhak untuk menjadi seorang pemimpin dan hjal tersebut tertuang dalam kajian siyasah syar’iyah dan siyasah dusturiyah