PENGELOLAAN TANAH BENGKOK KELURAHAN TUGULOR KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK

Tanah merupakan modal dasar untuk pembangunan dan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Sebagai imbalan jasa dan penghormatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka digunakanlah tanah yang disebut tanah bengkok yang merupakan tanah desa yang penggunaannya untuk upah atau ganjaran kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan tanah bengkok di Kelurahan Tugulor, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dan untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan tanah bengkok dan solusi penyelesainnya, di Kelurahan Tugulor, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah social legal, dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis. Data primer diperoleh dari perwakilan Warga Kelurahan Tugulor dan Kepala Desa serta Perangkat- perangkatnya, sedangkan data sekunder berupa buku-buku atau literature-literatur dan perauturan perundang-undangan mengenai pertanahan, hasil penelitian terdahulu, artikel, berkas-berkas atau dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi lapangan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam pengelolaan tanah bengkok yang diperuntukkan untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kelurahan Tugulor belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015. Kendala dalam pengelolaan tanah bengkok adalah tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak pemerintah Kabupaten Demak dengan jajaran Kepala Desa dan Perangkatnya, didalam menjalankan Peraturan Daerah yang mengatur tentang tanah bengkok. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa harus ada komukasi baik antara kedua belah pihak dan memberikan sanksi bagi pelanggar peraturan Perda tersebu