MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG

Fokus tesis ini adalah mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi, kajian tesis ini penting untuk dilakukan penelitian sebab prinsip menyelesaian sengketa secara mediasi adalah win win solution dimana tidak ada pihak yang menang atau kalah dalam mediasi, dalam penelitian awal ditemukan 45 kasus pertanahaan yang di terima oleh kantor pertanahan kota semarang Tesis ini membahas 2 (dua) permasalahan, yang pertama bagaimana pelaksanaan mediasi di kantor pertanahan kota semarang dan yang kedua apa hambatan hambatan yang di alami oleh kantor pertanahan kota semarang dalam menyelesaikan kasus pertanahan melalui jalur mediasi Untuk menganalisis 2 (dua) permasalahn tersebut di lakukan penelitian di kantor pertanahan kota semarang, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode pendekatan socio-legal. Ini artinya tesis ini menggunakan dua pendekatan sekaligus yaitu normatif dan empirik, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori bekerja hukum. Dari hasil penelitian di peroleh hasil bahwa,pelaksanaan mediasi di kantor pertanahan kota semarang memiliki beberapa prosedur yaitu,menerima laporan permasalahan, mengecek kelengkapan persyaratan, memeriksa bukti bukti, melakukan gelar perkara, serta memanggil para pihak untuk diadakannya sidang mediasi dan memberikan tawaran yang bersifat win win solution kepada para pihak, apabila para pihak tidak menemukan kesepakatan maka pihak kantor pertanahan mengeluarkan rekomendasi penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, apabila para pihak bersepakat pada hasil mediasi maka di keluarkan berita acara hasil mediasi oleh kantor pertanahan kota semarang. Hambatan hambatan yang di alami kantor pertanahan dalam pelaksanaan mediasi adalah itikad baik para pihak, kurangnya jumlah mediator, belum adanya aturan yang mengharuskan pihak yang berselisih untuk hadir dalam sidang mediasi. Dari hasil penelitian tersebut diatas diajukan beberapa rekomendasi yaitu, kantor pertanahan membuka loket khusu untuk pendaftaran penyelesaian sengketa tanah, mendaftarkan hasil kesepakatan para pihak kepada panitera pengadilan negri agar memiliki kekuatan hukum tetatp, mengeluarkan aturan yang mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam sidang mediasi yang dilaksanakan