Pemilikan Rumah Kantor dan Rumah Toko Berdasarkan PP RI Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (Studi Implementasi PP RI Nomor 103 Tahun 2015)

Fokus tesis ini adalah mengenai impelentasi aturan kepemilikan rumah tinggal/hunian oleh warga negara asing yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015. Kajian tesis ini penting untuk dilakukan penelitian dalam rangka mengetahui tentang kepastian dan kemanfaatan hukum pada aturan kepemilikan rumah tinggal/hunian bagi warga negara asing. Tesis ini membahas 2 (dua) permasalahan, yang pertama apakah orang asing dapat memiliki rumah tinggal/hunian dengan dialihfungsikan menjadi rumah toko (ruko) atau rumah kantor (rukan) dan yang kedua, Hambatan- hambatan apa yang timbul sehubungan dengan implementasi PP RI Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia dan bagaimana solusi penyelesaiaannya. Untuk menganalisis permasalahan tersebut dilakukan penelitian di kantor pertanahan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Artinya tesis ini menggunakan dua pendekatan sekaligus yaitu normatif dan empirik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas kepastian hukum, asas manfaat, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, teori bekerjanya hukum, dan asas nasionalitas. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaannya dapat terjadi alih fungsi rumah hunian yang dimiliki oleh para WNA menjadi rumah usaha. Alih fungsi tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Hambatan-hambatan yang dialami kantor pertanahan dalam pelaksanaan aturan ini adalah ketidaktahuan adanya peraturan ini, batas harga minimal hunian yang dirasa terlalu tinggi, minimnya sosialiasi, masih adanya penyalahgunaan hukum, anggapan bahwa hak pakai lebih lemah dari hak atas tanah lainnya, masih terjadinya alih fungsi karena motif ekonomi yang kuat adalah tujuan utama investasi WNA di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas diajukan beberapa rekomendasi. Harus dilaksanakan sosialiasi terkait aturan tersebut, perlunya perumusan aturan batas minimal harga hunian yang tepat dan komprehensif, perlu diatur kepemilikan rumah toko/rumah kantor oleh WNA, perlunya pengawasan atas pelaksanaan kebijakan