TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA NEW YOGYAKARTA INTERNASIONAL AIRPORT DI KULON PROGO (Studi Kasus Penetapan PN Wates Nomor.174/Pdt.P.K/2017/PN Wat)

Pembangunan nasional di bidang infrastruktur secara nasional untuk kepentingan umum membutuhkan tanah yang luas dengan pemilik tanah sangat banyak.Permasalahan muncul ketika pemerintah sangat membutuhkan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. terkendala pada perolehan tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Tidak adanya kesepakatan besaran ganti kerugian yang diberikan pemerintah dimana terjadi penolakan oleh masyarakat, seperti yang terjadi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara New Yogyakarta Internasional Airport yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan yang akan dicapai dengan penelitian ini adalahuntuk mengetahui alasan penolakan masyarakat terhadap besaran ganti kerugian yang telah ditetapkan pemerintah dan juga untuk mengetahui akibat hukum terhadap uang ganti kerugian yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Wates terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Wates Nomor.174/Pd.P.K/2017/PN Wat. jika tidak diambil oleh pemilik tanah. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis.Sumber dan jenis data yang digunakan adalah wawancara dan data sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penulisan ini bahwa alasan pemilik tanah menolak ganti kerugian karena ganti kerugian tidak layak dan tidak adil. Ganti kerugian tidak bisa untuk modal usaha mereka dan membeli rumah/sawah, dan oleh karena itu, akibat hukum ganti kerugian dititipkan di PN Wates ada 2 yaitu Tanah menjadi tanah negara dan Pemilik tanah sudah lepas hubungan hukum dengan tanahnya