REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KERANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA MENUJU PEMIDANAAN YANG BERKEADILAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sistem pemidanaan retributif bertujuan mencegah dan memberantas korupsi. Kenyataannya, secara in abstracto, undang-undang korupsi tersebut membuka terjadinya pemidanaan yang tidak berkeadilan, dan in concreto belum mampu mencegah dan mengendalikan laju tindak pidana korupsi.Kesenjangan tersebut perlu diketahui melalui rumusan undang-undang korupsi (ius constitutum), penegakkan undang-undang korupsi (ius operatum), dan rekonstruksi undang-undang korupsi menuju pemidanaan yang berkeadilan (ius constituendum). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan pendekatan doktrinal/juridis-kontekstual dengan paradigma positivistik Pancasila. Data sekunder berupa putusan pengadilan dan data primer dari informan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dan Hakim Agung. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian, bahwa kesatu, secara in abstracto, masalah undang-undang korupsi Indonesia mencakup asas pemidanaan, filosofis, tujuan pemidanaan, dan stelsel pidana yang mencerminkan pembalasan, dan nilai-nilai Pancasila belum menjadi sumber dari segala sumber hukum. Ketiadaan pedoman pemidanaan dan perluasan makna asas legalitas, adanya kesetaraan tindak pidana, namun pidana berbeda. Kedua, secara in concretto, pemidanaan berorientasi pada pembalasan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, sistem pemidanaan melahirkan disparitas dan ketidakadilan pidana pada tingkat ancaman, penuntutan dan putusan pengadilan. Ketiga, perlu konstruksi merumuskan nilai-nilai Pancasila sebagai asas hukum pidana dan asas pemidanaan, merumuskan filosofis, tujuan dan pedoman pemidanaan kualitatif dan kuantitatif berupa metode “mathematic sentence” serta mengkonstruksi stelsel pidana baru, yaitu pidana pokok, pidana pengganti dan pidana tambahan. Akhirnya perlu rekonstruksi undang-undang korupsi Indonesia melalui pembangunan politik pemidanaan yang berlandaskan nilai Pancasila dalam mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan