RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PELAKSANAAN DISKRESI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI POLRESTABES SEMARANG

Konsep restorative justice yang diterapkan dalam pelaksanaan diskresi oleh kepolisian akan menjustifikasi dasar pertimbangan anggota kepolisian dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana termasuk tindak pidana lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi restorative justice bagi pelaku tindak pidana lalu lintas saat ini, restorative justice sebagai pelaksanaan diskresi bagi pelaku tindak pidana lalu lintas di Polrestabes Semarang dan mengkaji hambatan dan solusi dalam penerapan konsep restorative justice sebagai pelaksanaan diskresi bagi pelaku tindak pidana lalu lintas di Polrestabes Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Kebijakan formulasi restorative justice sebagai pelaksanaan diskresi bagi pelaku tindak pidana lalu lintas didasarkan pada kemampuan seorang anggota Kepolisian untuk mengambil keputusaan berdasarkan penilaiannya sendiri ketika terjadi pelanggaran tindak pidana lalu lintas dengan memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan. Restorative justice sebagai pelaksanaan diskresi bagi pelaku tindak pidana lalu lintas di Polrestabes Semarang dilakukan pada penyelesaian laka dengan diskresi dilakukan pada laka luka ringan, kerugian material di bawah Rp. 1.000.000 dan kesediaan dari kedua belah pihak baik korban maupun pelaku untuk sepakat menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Hambatan dalam penerapan konsep restorative justice sebagai pelaksanaan diskresi bagi pelaku tindak pidana lalu lintas di Polrestabes Semarang adalah faktor internal dari hukum dan kepolisian serta faktor internal dari masyarakat