PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DARI UNSUR NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Di Kota Semarang)

Majelis Pengawas berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari tiga unsur yaitu unsur Pemerintah, Akademisi, dan Notaris. Pengawasan yang dilakukan oleh Unsur Notaris seringkali menimbulkan keraguan akan adanya Konflik Kepentingan dalam pengawasan. Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana peranan Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang dari unsur Notaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris dan 2) Apakah terjadi conflict of interest bagi seorang Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas Daerah. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan socio-legal research dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah bersumber dari data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber, serta data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan melalui penelaahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang telah dihimpun dianalisis secara kualitatif dalam mendeskripsikan permasalahan penelitian dengan hasil penarikan kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa : 1) Peranan Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang dari unsur Notaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris sangat penting, karena Majelis Pengawas Dari Unsur Notaris memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dalam hal profesi Notaris. Unsur Notaris dalam Majelis Pengawas bersifat lebih aktif meskipun wewenang dan peranan yang dimiliki oleh seluruh anggota MPD adalah sama. 2) Dalam susunan unsur dari Majelis Pengawas, terdapat keragukan objektifitas dari Majelis Pengawas khususnya yang berasal dari unsur Notaris. Keraguan yang timbul adalah seorang Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris akan memiliki konflik kepentingan (Conflict of interest) dalam melaksanakan tugasnya sebagai Majelis Pengawas Notaris. Hal ini dikarenakan pihak yang diawasi adalah Notaris yang merupakan teman sejawat dari Notaris yang menjadi anggota dalam Majelis Pengawas Notaris.Namun dalam hal ini beberapa pihak mengakui bahwa konflik kepentingan tetap dirasakan dan berpengaruh tetapi hanya sebagian kecil saja, terlebih bahwa MPD tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sehingga hal ini tidak dikhawatirkan. Saran dalam penelitian ini yaitu : 1) Pembinaan juga dapat dilaksanakan secara optimal oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang, 2) unsur Notaris aktif hendaknya dapat diubah menjadi unsur Notaris yang telah pensiun, hal ini akan meminimalir adanya konflik kepentingan dalam pengawasan