PERAN NOTARIS/PPAT SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Modus pencucian uang yang marak digunakan akhir-akhir ini oleh pelaku TPPU yaitu dengan memanfaatkan profesi Notaris dan PPAT. Mengikuti perkembangan dari modus TPPU maka terbentuklah PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat beberapa jenis profesi yang menjadi Pihak Pelapor baru termasuk juga notaris dan PPAT. Disisi lain notaris dan PPAT memiliki kewajiban untuk merahasiakan jabatannya, hal itu diatur dalam UUJN serta kode etik PPAT. Tesis ini membahas dua rumusah masalah, yaitu bagaimana kedudukan PP No. 43 Tahun 2015 dengan adanya UUJN dan kode etik PPAT, bagaimana pelaksanaan ketentuan notaris dan PPAT sebagai Pihak Pelapor TPPU sesuai dengan PP No. 43 Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan dengan socio legal researchyaitu meninjau masalah hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dari PP No. 43 Tahun 2015 menurut hirarki peraturan perundang-undangan berada di bawah UUJN sebagai dasar bagi notaris dalam menjalankan kewajiban merahasiakan rahasia jabatan, maka jika menjalankan PP tersebut tidak menutup kemungkinan dikemudian hari akan menjadi masalah bagi notaris dan PPAT. Hal tersebut menjadi kendala notaris dan PPAT dalam melaksanakan ketentuan dari PP selain itu prosedur pelaporan dan perlindungan pihak pelapor dari kalangan profesi dirasa masih kurang jelas. Pelaksanaan PP No. 43 Tahun 2015 belum dapat dikatakan terlaksana secara efektif. Hal itu terjadi karena PPATK tidak memiliki banyak waktu untuk sosialisasi dan menciptakan sistem pelaporan bagi pihak pelapor dari kalangan profesi. Sehingga yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diatas adalah menjadikan notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor di atur dalam bentuk undang-undang, dengan cara merevisi UU PPTPPU dan membuat perlindungan khusus yang sesuai harapan dari masing-masing profesi serta PPATK harus mengoptimalakan waktu untuk melakukan sosialisasi