PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BPJS KESEHATAN DALAM PROSEDUR PEMBEDAHAN YANG BIAYA PENGOBATANNYA MELEBIHI TARIF INA CBGs

Pada implementasinya masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan di Indonesia yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Salah satunya adalah tidak banyak masyarakat mengetahui mengenai sistem tarif INA CBGs. Sistem tarif INA CBGs ini merupakan sistem pembayaran dengan sistem "paket", berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Terlebih lagi jika pasien diharuskan untuk menjalani prosedur pembedahan yang biayanya tidak sedikit. Sehingga bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan pasien apabila biaya yang dikeluarkan melebihi tarif INA CBGs yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dasar hukum penentuan tarif pasien terhadap tindakan medis di Rumah sakit oleh BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pasien BPJS Kesehatan dalam prosedur pembedahan yang biaya pengobatannya melebihi tarif INA CBGs. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang dijadikan pedoman dalam metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian, mengenai biaya perawatan rumah sakit pasien prosedur pembedahan yang melebihi tarif INA CBGs, kelebihan biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada pasien BPJS Kesehatan melainkan akan tetap ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Pasien tidak akan diberikan tagihan atas biaya yang melebihi tarif INA CBGs, keseluruhan biaya perawatan sudah otomatis ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sehingga berapapun biaya pengobatannya dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai tarif INA CBGs, pasien tidak boleh ditarik biaya tambahan jika sudah sesuai prosedur dan sesuai hak kelas. Hal ini dapat terjadi karena BPJS Kesehatan menggunakan prinsip gotong royong. BPJS Kesehatan memberikan perlindungan hukum dengan melaksanakan secara konsisten ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan memberikan hak yang sudah seharusnya diterima oleh peserta BPJS Kesehatan. Sehingga BPJS Kesehatan menanggung semua biaya pengobatan yang dibutuhkan masyarakat tanpa dipungut biaya lagi selain iuran per bula