PENGALIHAN HAK KEPEMILIKAN TANAH WAKAF YANG DISENGKETAKAN DI PENGADILAN

Tanah wakaf merupakan ibadah sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, kelembagaannya begitu kuat dalam hukum Islam. Dewasa kini semakin banyak yang melakukan perwakafan, khususnya perwakafan tanah, sehingga tidak menutup kemungkinan semakin banyak pula sengketa atau perselisihan yang terjadi mengenai wakaf tersebut. Seperti halnya kasus yang terjadi di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan. Dalam hal ini terjadi sengketa antara Drs. H. Asnawi Latief selaku Ketua Yayasan Al-Hidayah dengan H. Kardito selaku Ketua Nadzir Masjid Al-Hidayah. Sengketa tersebut muncul saat Drs. H. Asnawi Latief mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama perihal perubahan nama pemegang hak atas tanah wakaf yang semula Yayasan Al-Hidayah dirubah menjadi Masjid Al-Hidayah yang memang pada semestinya pemegang hak atas tanah wakaf tersebut adalah Masjid Al-Hidayah karena Yayasan Al-Hidayah didirikan setelah Masjid Al-Hidayah dan berdiri diatas tanah Masjid Al-Hidayah. Selanjutnya kasus ini berkembang hingga ke Pengadilan. Dari beberapa alasan tersebut, penulis mengambil permasalahan yaitu Bagaimana pelaksanaan tanah wakaf Masjid Al Hidayah sehingga terjadi pengalihan hak kepemilikan yang disengketakan di pengadilan, dan Apakah pertimbangan hukum dan keputusan Hakim sudah sesuai syari’at Islam. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tanah wakaf dalam hal pengalihan hak kepemilikan, serta untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum dan keputusan Hakim yang sesuai dengan syari’at Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang bersangkutan dengan permasalahan yang diambil. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksaan tanah wakaf pada Masjid Al-Hidayah yang berasal dari tanah negara, dahulu hanya dilakukan secara lisan dan kepercayaan karena pada zaman lampau dalam pelaksanaan tanah wakaf tidak diwajibkan adanya bukti tertulis, kondisi ini menjadikan terjadinya sengketa pada tanah yang diwakafkan. Dari kasus tersebut pertimbangan hukum dan keputusan Hakim yang telah menolak gugatan dari Penggugat sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang dan syari’at Islam