AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKSANAKAN DIHADAPAN KETUA ADAT DALAM MASYARAKAT ADAT SUKU KUTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DESA ANGGANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pelaksanaan pengangkatan anak dalam hukum adat sangat bertentangan sekali dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak seharusnya orang tua angkat harus tetap meminta penetapan pengadilan. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Mengangkat 2 permasalahan yaitu, Mengapa pengangkatan anak pada masyarakat Suku Kutai masih dilaksanakan dihadapan ketua adat dan Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak yang hanya dilaksanakan dihadapan ketua adat menurut Hukum adat Suku Kutai Kabupaten Kutai Kartanegara Desa Anggana Provinsi Kalimantan Timur. Metode Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosio-legal research dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Desa Anggana dan Desa Loa Janan kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penelitiam lapangan, serta data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan. Data yang telah dihimpun dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat Suku Kutai di Desa Anggana dilakukan secara terang dan tunai yaitu dihadiri kedua belah pihak keluarga. serta ketua adat. Jadi dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Suku Kutai di Desa Anggana tanpa melalui permohonan/penetapan pengangkatan anak di Pengadilan. Masyarakat Kutai berkeyakinan dengan melaksanakan upacara tersebut akan membawa berkah bagi si anak dan Akibat Hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan menurut masyarakat Suku Kutai di Desa Anggana yaitu anak angkat memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung orang tua angkatnya. Anak angkat dalam hal ini memperoleh perhatian, perawatan, pendidikan. dan mewaris bersama-sama dengan ahli waris dari orang tua angkatnya seperti layaknya anak kandung baik terhadap harta pusaka dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan orang tua angkatnya, sepanjang hak mewaris tersebut tidak ditentukan lain oleh orang tua angkatnya. Sebaiknya jika pengangkatan anak yang dilakukan tidak hanya secara adat tetapi juga melakukan penetapan pengadilan