AKIBAT HUKUM DARI KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN ANTARA BANK BNI CABANG SEMARANG DENGAN NASABAH

Perkembangan dunia bisnis semakin meningkat termasuk di dalam maupun di luar negeri. Peningkatan usaha saat ini menimbulkan akibat meningkatnya perjanjian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu bahkan sebelum perjanjian disepakati oleh pengusaha. Gejala yang terjadi pada beberapa dasawarsa terakhir ini, terutama dalam transaksi antara produsen dan konsumen, ternyata bentuk dan isi perjanjian telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak bank. Oleh karena itu pihak nasabah tidak memiliki kesempatan untuk melakukan penawaran atau mengubah isi atau persyaratan perjanjian kredit. Permasalahan pada penelitian ini yaitu mengenai penerapan klausula baku dalam perjanjian kredit yang dilakukan antara bank dan nasabah yang dan mengenai akibat hukum penerapan klausula baku dalam perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder berupa KUHPerdata dan kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dari klausula baku dalam perjanjian kredit yang dilakukan antara Bank BNI Cabang Semarang dengan nasabah tidak melanggar ketentuan asas kebebasan berkontrak, namun tetap ada pembatasan dalam kebebasan berkontrak tersebut. Akibat hukum dari penerapan klausula baku dalam perjanjian kredit tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur mengakibatkan adanya wanprestasi dan menimbulkan pembebanan denda kepadaa debitur. Penerapan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank BNI dan nasabah pada dasarnya telah memenuhi asas kebebasan berkontrak. Nasabah juga diberikan kebebasan untuk memilih dengan siapa perjanjian akan dilakukan dan diberikan kebebasan untuk bernegosiasi mengenai isi dari perjanjian kredit tersebut. Akibat hukum yang terjadi dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh para pihak adalah timbulnya hak dan kewajiban dari masing – masing pihak dan para pihak harus menghormati hak pihak lain serta wajib untuk melakukan apa yang telah menjadi kewajibanny