AKIBAT HUKUM TERHADAP HARTA PAILIT DEBITOR YANG DINYATAKAN DALAM KEADAAN TIDAK MAMPU MEMBAYAR (INSOLVENSI)

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hukum kepailitan, debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor tersebut berada dalam keadaan insolven (tidak mampu membayar). Hal tersebut dikarenakan karena adanya krisis finansial yang dialami debitor untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada para kreditor. UUK dan PKPU tidak mensyaratkan agar debitor benar-benar dalam keadaaan insolven. Tidak diterapkannya insolvency test menyebabkan banyaknya perusahaan di Indonesia bangkrut secara hukum, padahal mungkin perusahaan tersebut perusahaan yang masih mampu membayar utang-utangnya atau solven . Salah satu kasus mengenai masalah insolvensi yang mengundang kontraversial dapat dilihat pada kasus PT. AJMI yang dipailitkan oleh PN. Niaga Jakarta, namun hal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Penelitian pada tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelaaah terhadap bahan- bahan hukum yang bersumber dari data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data melalui studi dokumen, dengan penelusuran kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualiatif. Fase dimana harta kekayaan debitor dinyatakan dalam keadaan Insolvensi terdapat dalam dua kemungkinan yakni: saat dipailitkan dan melalui PKPU. Sedangkan akibat hukum harta kekayaan debitor dinyatakan dalam keadaan Insolvensi, yakni yang pertama harta akan dieksekusi untuk dibayarkan untuk melunasi kewajibannya, kemudian yang kedua pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi, namun apabila setelah dinyatakan Insolvensi ada harta debitor pailit seperti harta dari warisan maka rehabilitasi bisa diajukan atas dasar hal tersebut. Dalam beberapa putusan yang penulis analisis, terdapat perbedaan penafsiran tentang standar insolvensi , tergantung pada hakim untuk menilai apakah permohonan tersebut telah memenuhi syarat kepailitan, sehingga menghasilkan putusan yang berbeda-beda