HARMONISASI PENGATURAN PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ATAS TANAH TERLANTAR ANTARA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten Indramayu)

Tanah terlantar terjadi apabila pemegang HAT tidak menggunakan tanah tersebut sesuai dengan sifat dan tujuannya. Adanya tanah terlantar tersebut bertentangan dengan nilai keadilan dan sosial bagi masnyarakat sekitar. Sehingga diperlukannya penertiban tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sesuai dengan PP Nomor 36 tahun 1998, bahwa identifikasi tanah terlantar dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pemerintah dibidang pertanahan diserahkan kepada daerah otonomnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum terdapat harmonisasi dalam pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan atas tanah terlantar antara Badan Pertanahan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan konsep harmonisasi pengaturan terhadap penguasaan, pemilikan, pengunaan, dan pemanfaatan atas tanah terlantar antara Badan Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten Indramayu Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian socio legal qualitative. Data primer diperoleh melalui studi dan wawancara di Kantor Pertanahan dan Pemkab Indramayu mengenai pengaturan tanah terlantar. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yaitu data dari Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan literature dari buku-buku, serta pendapat para ahli. Berdasarkan penelitian dengan analisis kualitatif penyebab adanya tanah terlantar itu adalah pemegang HAT tidak memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan sifat dan tujuan. Hal ini disebabkan juga pemegang HAT berada beda lokasi dengan tanah tersebut, kurangnya modal dari pemegang HAT untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan tujuan awalnya, kurangnya pengawasan dari Pemerintah kabupaten Indramayu terhadap tanah yang jumlah sangat luasnya. Proses identifikasi hingga penetapan suatu tanah terlantar adalah Badan Pertanahan Nasional, sehingga diperlukan waktu yang sangat lama, birokrasi yang panjang karena pengawasan tersebut tergantung kepada BPN, Pemkab kehilangan kewenanganya dalam pengaturan tersebut, tumpang tindih peraturan yang mengatur tentang pengaturan tanah terlantar. Konsep harmonisasi untuk pengaturan tanah terlantar yang diharapkan adalah (a) Melaksanakan program Landreform; (b) DPR dan Presiden melakukaan penataan struktur kelembagaan dan mengkaji ulang setiap peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih, (c) Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang harus melakukan pengawasan dalam pemberian ijin status HAT,(d) Pemda setempat harus memperkecil jalur birokrasi dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat( pemda diberikan hak otonomi