SENGKETA LELANG ATASOBYEK JAMINAN TANAH DAN BANGUNAN ( STUDI DI WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN)

Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, Kreditur dapat melakukan eksekusi berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan. Dalam hal debitur wanprestasi, pelaksanaan lelang ini banyak mendapatkan hambatan dan juga gugatan sehingga menimbulkan adanya sengketa lelang terhadap objek jaminan Hak Tanggungan. Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya sengketa lelang objek jaminan tanah dan banguanan objek Hak Tanggungan di wilayah Kabupaten Kebumen dan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian akibat adanya sengketa lelang di wilayah Kabupaten Kebumen. Metode pendekatan yang akan digunakan penulis adalah pendekatan Yuridis-Empiris Research, yaitu suatu pendekatan metode penelitian hukum yang menganalisis suatu peraturan perundangan dangan menganalisis pula hukum/peraturan tersebut bekerja di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Purwokerto, banyak menuai sengketa. Sengketa lelang tersebut akan berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terkait sebagai pelaksana lelang yaitu pihak bank, Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL), dan Kantor Pertanahan Nasional. Hal ini tentu akan berpengaruh pula terhadap kepercayaan masyarakat atas kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang tersebut. Pelaksanaan lelang dalam hal ini KPKNL menggunakan dasar Parate Eksekusi, selain itu juga dengan melalui fiat pengadilan. Pelaksanaan Parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang didukung Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 1 06/PMK.06/20 13 tentang petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Lelang, diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga kepastian hukum dapat tercapai. Diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dengan baik dan mendukung penuh lembaga lelang sebagai alternative penyelesaian kredit macet di wilayah Kabupaten Kebumen. Kata Kunci : sengketa lelang, Hak Tanggunga