PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN YANG DIPEROLEH BERDASARKAN AKTA RISALAH LELANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL

Pemilikan tanah absente yang diperoleh berdasarkan Akta Risalah lelang merupakan masalah dalam bidang pertanian terutama di Negara Indonesia, diatur dalam PP No. 224 Tahun 1961 Pasal 3 dan PP No. 41 Tahun 1964 pasal tambahan yaitu Pasal 3a sampai dengan Pasal 3e, bahwa ; Ayat (1) Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan letak tempat tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut. Tujuan penelitian yaitu mengkaji Akibat Hukum dan Proses Peralihan Hak atas Tanah Absente yang berasal dari Lelang Eksekusi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Socio-Legal Research dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dan dianalisa dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian di lapangan, bahwa di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal belum menjalankan peraturan terhadap larangan tanah absente tersebut secara tegas, sehingga masih banyak pemilikan tanah-tanah absente di Kabupaten Kendal. Saran penulis dalam penelitian ini agar Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mengenai aturan larangan tanah absente tersebut