PEMBATASAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH : SUATU TELAAH TENTANG UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI KOTA SEMARANG

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerumitan masalah pertanahan yang berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan tanah, baik pada tanah pertanian maupun tanah non pertanian. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penguasaan dan pemilikan tanah yang melebihi batas maksimal dari yang telah ditentukan oleh undang- undang sehingga menciderai amat pancasila yaitu keadilan sosial. Oleh karena itu kiranya diperlukan peraturan mengenai pembatasan terhadap penguasaan dan pemilikan tanah secara menyeluruh. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini antara lain: bagaimanakah kondisi penguasaan dan pemilikan tanah di Kota Semarang ?; bagaimanakah pelaksanaan pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah ?; bagaimanakah pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah dapat mewujudkan keadilan sosial ? sedangkan tujuan penelitian ini adalah : memahami situasi dan kondisi penguasaan dan pemilikan tanah di Kota Semarang, mengkritisi bagaimana pelaksanaan pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah, menggagas pembatasan dan pemiikan tanah agar dapat mewujudkan keadilan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah sudah dilaksanakan berdasarkan UUPA maupun peraturan pelaksanaan yang lain. Akan tetapi meskipun sudah terlaksana, pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah belum dapat menciptakan keadilan sosial secara menyeluruh kepada setiap lapisan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya pendekatan berupa penerapan sanksi baik itu pengenaan pajak maupun upaya penghapusan hak bagi yang memiliki maupun mengusai tanah melebihi batas maksimal. Saran bagi pemerintah guna mencegah terjadinya penguasaan dan pemilikan tanaah yang berlebihan oleh satu, maka fungsi-fungsi pemetaan, pemajakan, pencatatan, da pendaftaran tanah harus terintegrasi dengan baik