PARTIJ VERZET TERHADAP EKSEKUSI PARATE HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG- UNDANG HAK TANGGUNGAN

Kreditur pemegang Hak Tanggungan menurut pasal 6 UUHT dapat menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan apabiladebitur cidera janji namun, apabila merujuk Pasal 26 pelaksanaan eksekusi ternyataharus mengacu sebagimana diatur dalam Pasal 224 HIR artinya pelaksanaannyaterdapat campur tangan Ketua Pengadilan Negeri. Prakteknya, Kreditor selaku pemegang hak tanggungan dewasa ini sudah tidak mengindahkan Pasal 224 HIR. Yang terjadi, Kreditor Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT langsung mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (selanjutnya KPKNL), darihasilpenelitiandidapati prakteknya ketika terdapat Perlawanan (verzet) terhadap eksekusi hak tanggungan yang tidak sesuai prosedur diatas, Hakim malah menolak perlawana n Debitur dengan sejumlahpertimbangan. Hal ini menjadikan kewenangan eksekusi yang sebenarnya dimiliki pengadilan negeri menjadi hilang oleh penafsiran undang-undang yang keliru. Rumusan masalah penelitian ini yaitu, pertimbangan Hakim dalam menolak perlawanan para pihak (partij verzet) terhadap pelaksanaan Eksekusi Parate Hak Tanggunganserta bagaimana akibat hokum atas pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkanPasal 6 UUHT. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empirisdiamana sumber diperoleh dari putusan pengadilan pendapat narasumber,undang-undang, literatur kepustakaan serta yurisprudensi. Perlunya agar segera dibentuk Undang0undang Hukum Acara perdata (UUHAP) yang baru terutama untuk menyelesaikan masalah eksekusi, termasuk eksekusi Hak Tanggungan yang dinilai masih bias maksnany