Implementasi akad murabahah pada produk Griya Idaman di KSPPS Bina Niaga Utama Cabang Tlogosari Semarang

KSPPS BINAMA (Koperasi Jasa Keuangan Syariah BINA NIAGA UTAMA) adalah lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Dalam menghadapi persaingan yang ada, KSPPS Binama memiliki produk penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Pada kegiatan pembiayaan, KSPPS Binama memiliki produk yang bernama “Pembiayaan Griya Idaman” memperhatikan hal tersebut, penulis memandang penting untuk meneliti apakah produk itu sesuai dengan prinsip Islam atau tidak, oleh karena itu, penulis mengambil judul “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Griya Idaman di KSPPS Binama Cabang Tlogosari” Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Akad Murabahah pada produk griya idaman di KSPPS Binama cabang Tlogosari. Penulis mengambil rumusan masalah bagaimana Implementasi Akad Murabahah pada Produk Griya Idaman di KSPPS Binama cabang Tlogosari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan di KSPPS Binama cabang Tlogosari untuk menggali data-data yang relevan atau sumber data yang diperlukan. Penulis menggunakan pengumpulan data dengan observasi dan dokumentasi serta wawancara dengan pihak yang terkait. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu membandingkan dengan teori yang ada. Dalam implementasi akad murabahah pada produk griya idaman, KSPPS Binama menggunakan tipe yang paling banyak dipraktikan oleh bank syariah maupun koperasi syariah. Koperasi melakukan perjanjian murabahah dengan anggota, dan pada saat yang sama mewakilkan (akad wakalah) kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang akan diperlukannya. Dana lalu dikredit ke rekening simpanan pembiayaan miliki anggota, dan anggota menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi pihak koperasi untuk menghindari klaim bahwa anggota tidak berhutang kepada koperasi karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman